Padang, kliksiar.com - Tokoh Asosiasi Ekonomi
Politik Sumatra Barat (Sumbar), Hary Efendi Iskandar mengatakan
kebijakan kelautan pemerintahan sekarang baru rancak di atas kertas.
"Seperti membuat tol di atas laut, tidak sadar kalau Indonesia negara
maritim, dengan 2/3 luas negara ini laut,"ujar Hary pada diskusi media
'Membangun Indonesia sebagai Negara Agraris dan Maritim di Purus
Padang, Sabtu (14/6/2014).
Kata Ajo Harry (biasa akademisi ini disapa koleganya), kebijakan
pemerintah membangun Jalan Tol di Selat Sunda dan sudah beroperasi di
Selat Madura dengan Jembatan Suramadu nya, mengingkari Indonesia negara
kepulauan.
"Kalau kita konsisten dengan 2/3 luas nusantara ini ada laut,
pemerintah membangun pelabuhan perikanan rakyat dan pelabuhan mobilitas
orang antar pulau,"ujar Ajo.
Pasalnya kata Ajo, sejak Belanda masuk ke Indonesia, hanya merdeka di administrasi kemerdekaan.
"Soal laut dan pertanian rakyat tidak punya kedaulatan yang penuh,"ujar Harry.
Sementara Ketua DPW Serikat Petani Indonesia Iwan Hamid mengatakan
kebijakan pemerintah soal sektor pertanian sebangun dengan kelautan
tadi.
"Kini negara dicap agraris ini kepemilikan lahan pertanian rata-rata petaninya hanya 0,4 hektar,"ujar Iwan.
Progran ketahanan pangan yang digagas pemerintah sekarang ini hanya
fokus untuk ketersediaan pangan dengan jalur bypass impor, pangan.
"Tidak berbasis kesejahteraan petani sendiri, kebijakan impor pangan membunuh petani kita untuk menggapai sejahtera,"ujar Iwan.
Akibatnya kini negara agraris terbesar dan tanahnya subur ini hanya cerita masa lalu.
"Saya katakan belum terlambat masih ada waktu terkait Kepemimpinan
nasional kedepan, kaum tani dan nelayan mari kita topangkan harapan.
Pilih siapa pemimpin yang bisa mewujudkan segera kedaulatan pangan
rakyat,"ujarnya.
Selain itu kata Iwan soal sengketa lahan di pemerintahan setelah sekarang, tetap jadi trending topic pemerintahan kedepan.
"Tidak dipungkiri soal sengketa lahan siapa pun presidennya akan
tersandra kalau tidak ada keberpihakan kepada kaum tani,"ujarnya.
Sedangkan Ajo Hary Efendi Iskandar mengatakan dua Capres sekarang
tataran visi dan misinya untuk laut dan pertanian bagusnya bukan main.
"Tapi setelah mendapat amanah rakyat apa mereka mampu mengaplikasikan itu, ayo kita kawal,"ujar Ajo.
Sedangkan Tokoh Tani dan Nelayan Riza Damanik mengatakan lembaganya siap menantang Capres untuk kontrak politik dan sosial.
"Bicara kesejahteraan jika tidak pro nelayan itu lips service saja,"ujarnya.
Pasalnya ada 25 persen rakyat miskin di negara ini itu terdapat di kantong-kantong pemukiman nelayan.
"Kalau 25 persen itu tidak sejahtera bagaimana yang 75 juta rakyat miskin dan diambang kemiskinan lainnya,"ujar Riza. (Aat)
http://kliksiar.com/index.php/ekonomi-bisnis-teknologi/806-harry-effendi-iskandar-kelautan-dan-pertanian-rancak-di-atas-kertas
Read more ...